Bencana Banjir bandang dan Lingkungan yang Diabaikan
Minggu, 07 Desember 2025
Sesuai aturan, status bencana nasional ditetapkan oleh presiden atas usulan kepala BNPB. Kenapa presiden belum menetapkan bencana alam Sumatra sebagai bencana nasional? Mungkin masalah di BNPB-nya. Seperti viral brbrpa hari lalu, Kepala BNPB berciloteh, katanya, bencana banjir longsor Sumatera hanya ramai di medsos, di lapangan sudah tidak hujan. Bayangkan, seorang berpangkat Letjen bisa²nya berkesimpulan receh seperti itu.
Ciloteh Suharyanto menuai kecaman. Ucapan itu memantik reaksi keras karena dinilai meremehkan kondisi korban yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di lain pihak, dalam pidatonya pada Senin (30/12), Prabowo mengatakan "tak perlu takut" dianggap melakukan deforestasi karena menanam sawit. (Deforestasi itu maknanya membotaki hutan dalam skala luas).
Menurutnya, lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah tuduhan yang keliru.
"Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?" tutur Prabowo.
"Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida. Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu," sambungnya spt dikutip BBC.
Memang sih sawit ya pohon. Pohon sawit. Tapi.....
Detikcom, melansir Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Dr Ir Hatma Suryatmojo SHut MSi IPU, cuaca ekstrem yang ditengarai menjadi penyebab, sejatinya hanyalah pemicu. Akar masalah tetaplah hilangnya tutupan hutan di ketiga provinsi pulau Sumatera itu.
"Tragedi banjir bandang yang melanda Sumatera pada November 2025 sejatinya merupakan akumulasi "dosa ekologis" di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai). Cuaca ekstrem saat itu hanya pemicu, daya rusak yang terjadi tak lepas dari parahnya kerusakan lingkungan di wilayah hulu hingga hilir DAS," jelasnya.
M Raynaldo Sandita Powa dalam jurnal Teknologi Perkebunan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan bertajuk 'Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit Terhadap Kualitas dan Kuantitas Air Tanah: Tinjauan Kritis pada Sifat Fisika Tanah', menyoroti kualitas tanah yang ditanami sawit dari berbagai sudut pandang.
Berdasarkan uraian di laman Green Match, perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi terhadap polusi air, salah satunya akibat deforestasi. Kelapa sawit tidak bisa menggantikan peran hutan seutuhnya. Alhasil, limpasan (air yang mengalir di permukaan tanah) akibat hujan meningkat jumlahnya. Bersama limpasan itu, deretan polutan macam pestisida turut terbawa.
"Meskipun hutan-hutan ini digantikan oleh kelapa sawit, pohon-pohon ini tidak seefektif pohon-pohon hutan lokal dalam menahan air. Hal ini semakin meningkatkan banjir ekstrem, menghancurkan masyarakat setempat, dan memperparah polusi nutrisi di perairan," tulis laman itu, dikutip pada Selasa (2/12/2025).
Masih ingat debat capres Jokowi vs Prabowo 2019? Jokowi menyentil prabowo punya lahan luas di aceh.
"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar," kata Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).
Mengutip berita detikcom 20 Feb 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial, mengatakan PT Tusam Hutani Lestari diambil alih Prabowo Subianto. PT Tusam Hutani menguasasi HPH dengan luas lumayan.
"Statusnya bukan HGU, tapi HPH, dikuasai izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan dan tanaman," jelasnya.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional. Dalam analisis berbasis peta konsesi yang dikutip sejumlah media dua hari lalu menyebutkan, PT Tusam Hutani Lestari diketahui menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. Kawasan tersebut berada berdampingan dengan puluhan izin tambang minerba, HTI lain, HPH, dan perkebunan sawit berskala besar.
Jadi, begitulah, adanya sodara².